Ketahui PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Detail Tarif, dan Barang yang Tergolong dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Juga sertakan informasi tentang e-Faktur, Kredit Pajak Masukan (ITC), Mekanisme Penagihan Terbalik (RCM), dan E-Way Bill.

Pelaku UMKM tak perlu mempekerjakan lulusan ekonomi pajak, dengan Captain Biz mengatur keuangan dan pajak akan jauh lebih mudah hanya dengan koneksi internet. Fitur kami meliputi:

  • captainbizMelacak pembayaran
  • GST approvedPenghitungan pajak
  • Industry specificTemplate laporan keuangan
  • Share invoicesSSharing laporan keuangan ke whatsapp dan gmail
  • captainbizPembaruan otomatis Penjualan / Pembelian berdasarkan akun Anda
  • GST approvedPemeriksaan waktu nyata untuk pemesanan ulang yang efisien
  • Industry specificUnggah item secara massal
  • captainbizLaporan Pajak PPN dalam satu klik.
  • GST approvedE-Faktur pajak yang mudah.
  • Industry specificDidukung oleh kementrian Keuangan Indonesia untuk menyerahkan BKP/JKP.
  • captainbizData hosting Indonesia.
  • GST approvedBersertifikat SSL internasional.

CaptainBiz apa itu?

CaptainBiz merupakan sumber informasi yang andal mengenai PPN, e-way bill, e-invoicing, kode HSN, ITC, RCM, VAT, dan e-Faktur. Tingkatkan pemahaman Anda tentang peraturan perpajakan dan praktik faktur di Indonesia dengan mudah.

Temukan panduan komprehensif tentang PPN, e-way bill, e-invoicing, kode HSN, ITC, RCM, VAT, dan e-Faktur melalui situs web CaptainBiz. Segera tingkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan perusahaan Anda.

PPN apa itu?

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah sebuah sistem perpajakan yang diterapkan pada setiap tahapan produksi atau penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN merupakan bagian penting dari sistem perpajakan yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara dan membiayai berbagai program pembangunan. Setiap warga negara dan perusahaan yang melakukan transaksi komersial di Indonesia biasanya harus membayar PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPN dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan. Pemahaman yang baik tentang PPN penting bagi pemilik usaha dan individu untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat dan efisien.

Ketahui tentang e-Faktur

e-Faktur adalah sistem faktur elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Ini berfungsi sebagai platform digital untuk menghasilkan, menerbitkan, dan mengirimkan faktur secara elektronik untuk transaksi bisnis. Melalui sistem e-Faktur, para wajib pajak dapat membuat dan mengirimkan faktur dalam format elektronik standar, memudahkan proses faktur yang lebih mudah dan efisien. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi beban administrasi, meminimalkan risiko penggelapan pajak, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Kepatuhan dengan sistem e-Faktur wajib bagi bisnis di Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Pemahaman tentang Kredit Pajak Masukan (ITC)

ITC atau Input Tax Credit adalah kredit pajak yang diperoleh oleh seorang wajib pajak atas pembayaran PPN yang telah dibayarkan pada pembelian barang atau jasa yang akan digunakan untuk kegiatan usaha atau produksi. Dalam konteks ini, wajib pajak dapat mengurangkan jumlah PPN yang telah dibayarkan dari jumlah PPN yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Konsep ini bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak ganda pada barang atau jasa yang sama dalam rantai produksi atau distribusi, sehingga mendorong efisiensi dan meminimalkan biaya bagi pengusaha. ITC memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menyelami Mekanisme Penagihan Terbalik (RCM)

Mekanisme Penagihan Terbalik (RCM) merupakan sistem pengumpulan pajak di mana tanggung jawab untuk membayar pajak dipindahkan dari pemasok ke penerima barang atau jasa. Dalam mekanisme ini, penerima barang atau jasa diwajibkan untuk menghitung dan membayar pajak yang berlaku langsung kepada pemerintah, bukan kepada pemasok. RCM umumnya diterapkan dalam situasi di mana pemasok tidak terdaftar untuk tujuan perpajakan atau di mana barang atau jasa tertentu tercakup dalam ketentuan RCM. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan pajak, terutama dalam kasus di mana pemasok sulit dipantau atau di mana penggelapan pajak umum terjadi. Memahami dan mematuhi peraturan RCM penting bagi bisnis untuk memastikan pelaporan pajak yang tepat dan menghindari potensi sanksi.

Mengenal HS Code: Sistem Klasifikasi Barang Internasional

HS Code atau Harmonized System Code merupakan sistem nomor yang digunakan secara internasional untuk mengklasifikasikan barang yang diperdagangkan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah identifikasi produk dan menstandardisasi tarif bea cukai di berbagai negara. Di Indonesia, HS Code digunakan dalam dokumen perdagangan, seperti faktur ekspor dan impor, untuk menentukan tarif pajak yang tepat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Penggunaan HS Code membantu memperlancar proses pabean dan mengurangi kesalahan dalam penanganan barang.